Pemkab Pangkep Tanggung Iuran BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Rentan dan THL

PANGKEP- - Pemkab Pangkep melakukan Penandatanganan perjanjian kerja sama (PKs) Sistem Perlindungan Sosial Tenaga Kerja untuk Pekerja Rentan Pangkep Melindungi Yang Lemah (Silessureng MYL) dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Penandatanganan PKs dilakukan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan disaksikan Bupati Pangkep MYL, di Gedung Bundar Rujab Bupati Pangkep, Kamis (18/7/2024).

Baca juga: Ketua DPD JOMAN Kalteng, Harapkan Pemerintah Lebih Peduli Terhadap Masyarakat Miskin

Bupati Pangkep, Muhammad Yusran Lalogau(MYL) mengatakan, program ini telah berjalan tahun 2021.

Sebelumnya, Pemkab Pangkep memilki program pemberian uang kedukaan sebesar Rp 1juta . 

Baca juga: BPBD Provinsi  Sulawesi Selatan Salurkan Bantuan Logistik Pada Korban Kebakaran di Bulukumba

"Melihat kondisi masyarakat saya ambil kasus di desa Pitue, ada masyarakat kecelakaan kapal anaknya mau lanjut sekolah tapi tidak ada uang, ini menjadi salah satu terobosan program ini, datanglah BPJS Ketenagakerjaanbisa memberikan bantuan Rp 42juta, "katanya.

"Dengan adanya BPJS ini bagaimana keluarga yang ditinggalkan tidak putus asa dan bisa melanjutkan hidupnya dan yang punya anak bisa melanjutkan sekolahnya, " tambahnya. 

Baca juga: Bantu Warga Dampak Pandemi, Danramil 1421-03/Bungoro bersama BAZNAS Bagi Sembako

Kepala BPJS Ketenagakerjaan, Mulyati Nasrun menjelaskan, Pemda Pangkep menanggung dan melindungi warganya yang pekerja rentan dan rentan miskin untuk dibayarkan iuran jaminan sosial Ketenagakerjaan. Sehingga, jika ada yang mengalami resiko meninggal dan resiko kecelakaan kerja. BPJS Ketenagakerjaan segera membayar biaya pengobatan hingga santunan jika mengalami catat atau meninggal dunia. 

"Pekerja rentan termasuk nelayan, pedagang dan pabentor serta yang memiliki resiko tinggi, " katanya. 

Baca juga: Kisruh Kepengurusan LAI BPAN Kalteng, Klarifikasi Helinawaty Terkait Pemberhentiannya

Tercatat, saat ini pemkab Pangkep menanggung iuran jaminan ketenagakerjaan sebanyak 7200 pekerja rentan. 

Selain pekerja rentan, Pemkab Pangkep juga menanggung pegawai pemerintah non ASN atau THL sebanyak 3500 orang. 

Baca juga: DPP LIPPI Apresiasi Langkah Polda Metro Jaya Fasilitasi Para Pebalap Liar di Jakarta

Selain penandatanganan PKS, diserahkan santunan untuk keluarga peserta BPJS Ketenagakerjaan. 

Meninggal karena sakit, diberikan santunan kematian sebesar Rp42 juta. Meninggal karena kecelakaan kerja, diberikan santunan sebesar Rp 73 juta. 

"Jumlah penerima delapan orang. Tujuh meninggal karena sakit, satu meninggal karena kecelakaan, " ujarnya. 

Pihaknya berharap, semua unsur pekerja memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan. Jika tidak mampu membayar iuran, dapat diajukan ke Pemerintah.( Herman Djide)